Viktor Pance Terpilih Sebagai Ketua HPI NTT Periode 2023-2028

Labuan Bajo, iNewsFlores.id- Viktor Pance terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTT periode 2023-2028, melalui forum Musyawarah Daerah (Musda) III HPI NTT yang digelar di Hotel Kristal Kupang, Jumat (8/9/2023).
 
MUSDA III HPI NTT ini dihadiri oleh 9 DPC dari jumlah 12 Dewan Pimpinan Cabang (DPC), yakni DPC kota Kupang, DPC Belu, DPC Sumba Barat Daya, Sumba Barat, DPC Manggarai Barat, DPC Manggarai, DPC Ngadha, DPC Nagekeo, DPC  Sikka. 

Prosedur pencalonan dalam MUSDA ini, setiap DPC yang hadir mengusung satu nama calon ketua dan jika ada DPC yang tidak mengusung calon diperbolehkan untuk mengusung calon dari DPC lain. 

Baca Juga

Pelaku Pariwisata Berkomitmen Dukung Program Konservasi di TNK

Dinamika dalam ruang sidang pun sempat alot, dari 4 calon yang diajukan oleh forum salah satu calon mengundurkan diri. Tersisa 3 nama calon ketua yakni Viktor Pance dari DPC Manggarai Barat, Martin Klau dari  DPC Kota Kupang dan Agustinus Bataona dari DPC Sikka. 

Setiap calon diberi kesempatan untuk memaparkan visi dan misi bagaimana membangun HPI 5 tahun akan datang. Sedangkan, proses pemilihan dilalukan melalui voting tertutup. 

Hasil voting, Viktor Pance memperoleh suara mayoritas yakni 7 suara dari 9 DPC yang memiliki hak suara. Ia akhirnya dilantik oleh ketua DPP HPI, Imam Widodo di Kupang pada 8 September 2023. 

Viktor Pance berkomitmen untuk menjalankan Visi yang telah disampaikan dalam forum MUSDA III yakni, HPI NTT jaya dan bermartabat. 

Mantan Sekretaris DPC HPI Manggarai Barat itu mengungkapkan, ada beberapa program kerja prioritas yang akan dilaksanakan yakni; reorganisasi DPC HPI yang tidak aktif dan membentuk DPC HPI baru di beberapa kabupaten yang memiliki daya tarik wisata antara lain di Alor. 

Viktor mengatakan, HPI NTT akan menyediakan lisensi Madia bagi para pramuwisata melalui koordinasi dengan dinas pariwisata dan ekonomi kreatif propinsi NTT.

Selain itu, lanjut Viktor pelatihan peningkatan sumber daya manusia pramuwisata dan memperjuangkan Peraturan Daerah (Perda) Pramuwisata. 

"Program program tersebut tentu saja bukan pekerjaan yang muda dilaksanakan, oleh karena itu koordinasi ke tingkat DPP dan dan PDC akan terus dilakukan juga kerjasama dengan lembaga lembaga lain terutama pemerintah propinsi," ungkapnya.

Editor : Yoseph Mario Antognoni