JAKARTA, iNewsFlores.id – Analis Politik dan Isu Intelijen, Boni Hargens, memberikan apresiasi tinggi terhadap ketegasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak usulan penempatan Polri di bawah kementerian. Menurut Boni, sikap ini bukan sekadar upaya mempertahankan ego institusi, melainkan wujud nyata kenegarawanan dalam menjaga fondasi demokrasi Indonesia.
"Penolakan ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang prinsip dasar demokrasi. Dalam negara hukum, kemandirian lembaga penegak hukum adalah syarat mutlak guna mencegah penumpukan kekuasaan pada satu cabang pemerintahan saja," ujar Boni Hargens dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/1/2026).
Menghindari Konflik Kepentingan
Boni menegaskan bahwa independensi Polri adalah jaminan hukum dapat ditegakkan secara adil, tanpa intervensi kepentingan politik sesaat. Ia mengingatkan bahwa fungsi penegakan hukum sangat unik dan tidak bisa disamakan dengan lembaga eksekutif biasa.
"Menempatkan Polri di dalam struktur kementerian akan menciptakan konflik kepentingan yang berbahaya. Institusi yang seharusnya mengawasi hukum justru menjadi bagian dari objek yang diawasi itu sendiri," jelasnya.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
