Caleg Terpilih DPRD Sikka Diduga Terlibat Tindak Pidana Perdagangan Orang

Maumere, iNewsFlores.id - Meridian Dewanta, SH seorang Advokat/Peradi dan juga koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Wilayah NTT mendesak Polres Sikka untuk segera tangkap YS alias J terkait keterlibatan didalam dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Sikka.

YS diketahui merupakan Caleg Terpilih dari Dapil Sikka 3 yang meliputi Kecamatan Talibura, Kecamatan Waigete, Kecamatan Bola, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Doreng dan Kecamatan Mapitara.

Baca Juga

Polres Manggarai Timur Limpahkan Perkara TPPO ke Kejaksaan Negeri

Selaku Caleg Terpilih, YS tentu saja sudah siap sedia untuk dilantik guna menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sikka periode 2024 - 2029.

Dalam keterangan pers yang diterima media ini, Rabu, (3/4/2024), Meridian Dewanta, SH menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, selama ini YS merupakan perekrut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Sikka untuk dipekerjakan pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, bahkan ada segolongan masyarakat yang menyebut YS sebagai calo TKI Ilegal.
 
"Dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan bulan Maret 2024, YS terindikasi telah melakukan serangkaian tindakan berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan terhadap 72 orang dari berbagai desa di Kabupaten Sikka yang dijanjikannya akan dipekerjakan pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur," ungkap Meridian

Lebih lanjut kata dia bahwa ada 72 orang dari Kabupaten Sikka yang dijanjikan akan dipekerjakan pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur itu diberangkatkan dari Pelabuhan Laurens Say Maumere menggunakan KM Lambelu pada 12 Maret 2024 lalu.

Baca Juga

Pemilik Sky Garden Cafe Ditetapkan Sebagai Tersangka Atas Dugaan Kasus TPPO

"Kami memiliki bukti-bukti yang valid bahwa YS selaku perekrut tidak memiliki Surat Tugas atau Surat Penunjukan dari Perusahaan Perkebunan kelapa sawit untuk merekrut tenaga kerja, dan juga tidak memiliki dokumen Surat Perjanjian Kerja antara 72 orang asal Kabupaten Sikka tersebut dengan pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit," kata Meridian

Ia menjelaskan bahwa pada Saat ke-72 orang asal Kabupaten Sikka tiba di Pelabuhan Balikpapan - Kalimantan Timur, YS  selaku perekrut justru terindikasi telah menelantarkan mereka semua, sebab tempat pemondokan atau penampungan dan juga urusan makan minum sehari-hari yang layak sebagaimana yang dijanjikannya ternyata hanya janji-janji tanpa bukti.

"Ke-72 orang asal Kabupaten Sikka justru tinggal di pondok yang disediakan YS, yang didalamnya cuma ada alat dapur dengan parang, beras dan air minum atau air untuk masak sama sekali tidak ada, sehingga untuk bertahan hidup, mereka bekerja memotong kayu untuk sekedar membeli beras. Bahkan akibat keadaan yang terlantar tanpa makan dan minum yang memadai, tanpa keselamatan serta perlindungan akibat ketiadaan pertanggungjawaban dari YS, maka salah satu calon tenaga kerja atas nama Jodimus Moan Maka harus mengalami sakit dan akhirnya meninggal dunia pada akhir bulan Maret 2024," jelasnya.

Baca Juga

ASEAN, China, Jepang, dan Korsel Sepakati Rencana Kerja Perangi TPPO, Terorisme dan Kejahatan Siber

Oleh karena Provinsi NTT merupakan penyumbang terbanyak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan TPPO sudah menjadi perhatian serius dari Presiden Jokowi, maka Polres Sikka atau SATGAS TPPO Polda NTT, Meridian Dewanta, SH meminta agar segera menggelar penyelidikan dan penyidikan serta menjerat YS alias Joker dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

Pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, menyatakan :

"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Baca Juga

Menteri Sosial Beri Bantuan dan Tinjau Korban TPPO di Manggarai Timur

"Kami meminta agar Polres Sikka atau SATGAS TPPO Polda NTT dalam bulan April 2024 ini bisa menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan ataupun Surat Perintah Penyidikan atas kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diduga dilakukan oleh YS, dan kami himbau jangan ada pihak-pihak yang coba-coba mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penuntasan kasus tersebut," tegasnya

Apabila ada pihak-pihak yang coba-coba mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penuntasan kasus TPPO, maka bisa dikenai Pasal 22 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, yang berbunyi :

"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Tutupnya.

Editor : Yoseph Mario Antognoni