Maumere, iNewsFlores.id - Demonstrasi puluhan mahasiswa yang tergabung Cipayung menolak kenaikan BBM diwarnai aksi saling dorong dengan aparat kepolisian, Selasa (6/9/2022).
Masa aksi yang membawa baliho bertuliskan 'BBM Naik Rakyat Menjerit' mendesak masuk ke dalam Gedung DPRD Kabupaten Sikka. Mereka ingin menyegel kantor itu, lantaran audiensi bersama anggota DPRD Sikka dinilai tidak demokratis.
"Kami melakukan interupsi, tadi kami ada 6 orang perwakilan yang menyampaikan poin tuntutan kami. Menurut kami DPRD cengeng (karena diinterupsi)," kata seorang pendemo.
Aksi saling dorong terjadi sebanyak dua kali, namun pagar betis dan tameng aparat kepolisian dapat menahan pendemo.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Maumere, Kris Sologus Dami mengatakan, demonstrasi yang dilakukan bersama HMI Sikka dan GMNI Sikka itu secara tegas menolak kebijakan kenaikan BBM bersubsidi.
"Aksi kami merupakan aksi serentak merespon kenaikan BBM bersubsidi, tapi malah kami ditabrakkan dengan kepolisian. Dampak kenaikan BBM bersubsidi yang paling terdampak adalah masyarakat bawah," katanya.
Menurut dia, kenaikan BBM bersubsidi merupakan kebijakan yang tidak populis di tengah ekonomi masyarakat yang masih sulit.
Solusi pemberian BLT BBM sebesar Rp 600 ribu sebagai dampak kenaikan tarif BBM bersubsidi, kata Kris, bukan merupakan solusi yang tepat. Sehingga, pihaknya menuntut tidak boleh dilakukan kenaikan tarif BBM bersubsidi.
"Bantuan hanya akan mengakibatkan ketergantungan, apalagi hanya beberapa bulan. Kami secara tegas menuntut cabut kebijakan kenaikan tarif BBM," ungkapnya.
Kris menjelaskan, awalnya demonstrasi berjalan dengan baik dan mahasiswa diterima oleh pihak DPRD Sikka. Namun demikian, audiensi bersama perwakilan DPRD dinilai tidak demokratis karena Wakil Ketua DPRD Sikka, Yoseph Karmianto Eri.
Menurutnya, poin perjuangan mahasiswa menolak kebijakan kenaikan tarif BBM bersubsidi tidak dibahas secara mendalam, tapi malah mempersoalkan hal teknis organisasi.
"Kami sangat kecewa sikap Wakil Ketua DPRD pak Yoseph yang menutup sidang. Dia yang salah mengartikan kedatangan kami, kami serahkan poin pernyataan tapi dikira pernyataan sikap kami. Kami kecewa karena polisi pun tidak paham, kami bukan melakukan aksi anarkis," tegasnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi PKB DPRD Sikka, Simon Subandi mengaku akan menerima tuntutan mahasiswa dan akan melanjutkan ke pemerintah pusat.
"Nanti malam atau besok serahkan pernyataan sikap. Akan kami teruskan aspirasi ke DPR RI dan presiden. Uraikan semua tuntutan, kami akan sampikan dalam sidang paripurna. Silahkan kembali buat surat untuk kamu tanda tangan," katanya.
Diakuinya, dalam hari itu tidak semua anggota DPRD Sikka berkantor karena tidak ada agenda sidang, serta tidak mengetahui kedatangan para mahasiswa yang ingin melakukan demonstrasi.
Semua tuntutan akan dibahas bersama 9 fraksi lainnya di DPRD Kabupaten Sikka.
Editor : Yoseph Mario Antognoni
Artikel Terkait
