Borong, iNewsFlores.id - Perkara yang kerap terjadi di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) selama tahun terakhir adalah kasus yang melibatkan anak.
Data yang dihimpun media ini, dominasi kasus yang terjadi diantara, kasus kekerasan seksual yang rata-rata korbanya anak bawah umur. Dan kasus lainnya terkait hak-anak.
Terhadap hal tersebut, Pemerintah daerah setempat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) bekerjasama dengan Yayasan Wahana Visi Indonesia (WVI) melaksanakan agenda pelatihan Konvensi Hak Anak, selama dua hari, sejak 27-28 April 2023.
Pelatihan Konvensi Hak Anak ini melibatkan puluhan Jurnalis dan utusan dari organisasi perangkat daerah terkait.
Pemateri dalam kegiatan ini, Dr. Hamid Patilima, seorang Tenaga Ahli dan Konsultan Bidang Anak, menerangkan bahwa, pelatihan Konvensi Hak Anak Kabupaten Manggarai Timur yang dihelat di Hotel Spring Hill Ruteng, sebagai salah satu langkah praktis untuk mentransfer pengetahuan dan pemahaman kepada para peserta dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Menurutnya, Undang-Undang ini dinilai ampuh untuk mengatasi semua permasalahan terkait anak termasuk mengimplementasikan prinsip yang tertuang dalam konvensi hak anak. Namun, dalam perjalanan masih menjadi kendala di berbagai sektor. Hal ini disebabkan terbatasnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Konvensi hak anak.
Lebih lanjut, jelasnya bahwa, konvensi hak ini adalah perjanjian di dunia internasional dimotori oleh PBB bertujuan untuk menjamin dan melindungi terpenuhinya hak-hak anak di seluruh bidang pembangunan.
“Mulai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, maupun budaya dan pendidikan,” paparnya.
Ditegaskannya, hak-hak anak yang dimaksud diantaranya yakni klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga, klaster kesehatan dasar dan keluarga, klaster pendidikan dan memanfaatkan waktu luang serta klaster perlindungan khusus.
Olehnya, diharapkan upaya percepatan Kabupaten Manggarai Timur sebagai Kabupaten Layak Anak terus diupayakan.
Hal itu dilakukan agar pemahaman seluruh stakeholder yang ada terus meningkat dan selanjutnya berkomitmen perlindungan anak yang diharapkan dapat terwujudkan.
Terpisah, Manager Wahana Visi Indonesia Toni Pinem, dalam sambutannya mengatakan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah.
"Jadi kita berkontribusi secara bersama dan kerja sama ini sifatnya pertemuan dan dokumen karena sebagian besar sudah disiapkan oleh OPD terkait."
Dengan demikian, lanjutnya, pemahaman tentang hak anak menjadi dasar kita untuk bergerak
Sementara itu, Terkait pelatihan tersebut, Kepala DP2KBP3A Kabupaten Manggarai Timur, Jefri Haryanto mengucapkan terima kasih kepada Wahana Visi Indonesia yang dengan caranya telah mengisi kekosongan yang harus diisi bersama di Kabupaten Manggarai Timur.
Jefry juga berkomitmen dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat menambah aktor dalam mengawal isu kekerasan anak di Manggarai Timur.
“Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperbanyak aktor dalam mengkawal isu kekerasan terhadap anak di Manggarai Timur. Stretching dari kegiatan ini adalah keterlibatan media karena kita percaya, isu ini juga butuh dikawal baik dari sisi pemberitaan maupun dalam hal mengampanyekan isunya,” jelas Jefrin.
Jefrin melanjutkan, pada beberapa kasus pemberitaan media atau karya jurnalistik justru menimbulkan peniruan kasus karena isi berita seolah-olah memberi tutorial.
“Kadang pemberitaan selama ini bisa menimbulkan kasus baru."
Editor : Yoseph Mario Antognoni
Artikel Terkait
