Diaspora Manggarai Jakarta: Pembangunan Geothermal di Poco Leok Flores Membawa Konflik Sosial

Jakarta, iNewsFlores.id - Masyarakat Diaspora Manggarai, Nusa Tenggara Timur, se- Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) dan Serikat Pemuda NTT Jakarta menilai pembangunan sistem energi geothermal (panas bumi) di Poco Leok, Manggarai,  bisa membawa konflik sosial, ekonomi dan budaya di masyarakat. 

Hal ini diungkapkan oleh masyarakat Diaspora dan Serikat Pemuda NTT - Jakarta saat amenggelar webinar sehari yang dilaksanakan pada, Jumat 17/03/2022.  Webinar yang dilaksanakan dalam ruang meeting Zoom tersebut dihadiri berbagai elemen baik masyarakat maupun aktivis mahasiswa dari setiap daerah, dengan mengangkat tema ''Membongkar Geothermal di Manggarai, Flores-NTT".

Baca Juga:

Meski Ada Penolakan, Proyek Georhermal Wae Sano Tetap Dilaksanakan

Ketika dikonfirmasi iNews, Sabtu (18/03), Ketua Serikat Pemuda NTT, Saverius Jena menjelaskan bahwa, webinar yang dijalankan merupakan agenda lanjutan dari aksi-aksi sebelumnya, baik yang dilakukan oleh masyarakat yang berdampak di Poco Leok maupun masyarakat Diaspora Poco Leok Se-Jabodetabek, dan juga para aktivis mahasiswa yang getol menolak kebijakan Bupati Manggarai, Herybertus G. L Nabit.

Lebih lanjut, terangnya bahwa webinar yang digelar oleh Serikat Pemuda NTT dan juga Masyarakat Diaspora Poco Leok merupakan bentuk respons penolakan atas kebijakan Pemerintah Daerah Manggarai yang menetapkan pulau Flores sebagai Pulau panas bumi.

''Kami tentu bersikap menolak kebijkan Bupati Manggarai atas SK yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2022 yang lalu yang justru sangat merugikan  ruang hidup masyarakat Poco Leok yang tergabung dalam 12 gendang, dan juga menolak  SK Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017 yang menetapkan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi," ujarnya.

Ketua Serikat Pemuda NTT juga menyampaikan bahwa, Webinar yang digelar merupakan agenda konsolidasi secara nasional terutama seluruh organisasi daerah untuk mengkawal kebijakan pemerintah yang justru menciptakan konflik sosial, ekonomi dan budaya di masyarakat. 

"Ini sangat memprihatinkan, lantaran penambahan titik pengeboran justru mendatangkan konflik horizontal ditengah masyarakat, terutama masyarakat Poco Leok hari ini," ungkapnya.

Dr. Don K. Marut selaku Akademisi Binus University, dalam pemaparan materinya mengatakan bahwa, kebijakan pembangunan Geothermal di Wilayah Flores, khususnya di Poco Leok mesti berbasis riset yang cukup mendalam dan tidak memunculkan konflik diantara sesama warga serta tidak merugikan aspek sosial, ekonomi dan budaya setempat. 

"Pembangunan Geothermal di Poco Leok mestinya berbasis riset yang mendalam dengan tidak menciptakan konflik horizontal ditengah masyarakat. Selain itu juga mesti tidak merugikan aspek sosial, ekonomi dan budaya setempat" tegas Akademisi Binus University tersebut.

Terpisah, Servas Pandur selaku Direktur Risk Consulting Group, menegaskan bahwa penetapan Pulau Flores sebagai Pulau panas bumi sudah ditegaskan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya 1 Juni bahwa tidak dapat dipisahkan antara rakyat dan bumi.

"Pidato Soekarno (ideology) pada 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan), dengan gamblang menyebutkan “Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya," tegasnya. 

Selain Servas, Ernesto L. Teredi selaku Peneliti Lembaga Teranusa Indonesia, juga dalam pemaparannya menyampaikan bahwa, wilayah Poco Leok yang ditetapkan sebagai wilayah dengan pengembangan titik bor dari Ulumbu justru mendatangkan kerugian bagi masyarakat setempat dengan beberapa argumentasi dasar.

Pertama, Kesatuan kebudayaan seperti setiap acara adat, penti, congko lokap dan caci. Maka warga Poco Leok selalu bersama-sama untuk menyelenggarakan acara.

Kedua, Kesatuan sosial, seperti adanya gotong royong, yang mana masyarakat selalu bersama-sama. Kesatuan ekonomi, masyarakat poco leok sudah banyak yang berhasil menyekolahkan anaknya tanpa harus adanya Geothermal. Kesatuan Ekologis, Secara topografis tanah di Poco Leok merupakan tanah yang labil dalam artian mudah terjadi longsor jika hutan dan tanahnya dirusak.
menciptakan konflik sosial, ekonomi dan budaya di masyarakat.