Di Balik Gemerlap Labuan Bajo, DPRD Sentil Kesenjangan Infrastruktur Mabar

Labuan Bajo, iNewsFlores.id – Memasuki usia ke-23 tahun pada 2026, Kabupaten Manggarai Barat diapresiasi atas lompatan pembangunan, khususnya di ibu kota daerah. Namun di balik gegap gempita kemajuan tersebut, DPRD menegaskan masih ada pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan.

Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat, Sewargading S.J Putera, menyampaikan sejumlah catatan kritis bertepatan dengan peringatan hari jadi daerah yang dipusatkan di Labuan Bajo, Kamis (26/2/2026).

Baca Juga

Dicecar 45 Pertanyaan, Oknum DPRD Mabar Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Pemalsuan Surat Tanah

Menurutnya, sejak pemekaran 23 tahun lalu, cita-cita luhur masyarakat adalah menjadikan Manggarai Barat sebagai daerah yang mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, hingga kini tujuan tersebut dinilai belum sepenuhnya tercapai.

“Infrastruktur dasar yang merata hingga ke pelosok menjadi kunci utama. Tapi harus diakui, kita masih bekerja ekstra keras untuk sampai pada cita-cita itu,” ujarnya.

Ia mengakui dinamika kebijakan nasional dan global dalam beberapa tahun terakhir turut memengaruhi lambannya pencapaian target pembangunan. Di satu sisi, kebijakan pemerintah pusat memberi dampak positif terhadap infrastruktur, terutama di kawasan strategis pariwisata. Namun di sisi lain, kemajuan tersebut dinilai belum dirasakan secara adil di seluruh wilayah.

Baca Juga

Ketua FOKAL Labuan Bajo Angkat Bicara: Kami Bukan Bagian dari KSOP!

Kesenjangan Nyata Ibu Kota dan Wilayah Pinggiran

Sewargading secara tegas menyoroti ketimpangan pembangunan antara Labuan Bajo sebagai ibu kota dengan kecamatan-kecamatan lain di Manggarai Barat.

“Kalau kita lihat di wilayah ibu kota, kemajuan sangat terasa. Tapi ini juga menyisakan dampak negatif berupa kesenjangan pembangunan infrastruktur antara Labuan Bajo dan wilayah lain,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Baca Juga

Uang Rakyat Tak Terserap, DPRD Bongkar Borok SiLPA Rp200 Miliar Lebih di Flores Timur

Menurutnya, kondisi infrastruktur dasar di sejumlah desa masih memprihatinkan, mulai dari jalan, air bersih, hingga fasilitas pendukung ekonomi masyarakat. Karena itu, ia mendorong agar kebijakan anggaran melalui APBD ke depan lebih fokus dan berpihak pada wilayah-wilayah yang selama ini belum tersentuh maksimal.

Meski diakui, keterbatasan alokasi anggaran masih menjadi kendala utama. DPRD dan pemerintah daerah, katanya, memiliki komitmen yang sama untuk membenahi persoalan tersebut, termasuk dengan memaksimalkan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ironi Sektor Pertanian

Baca Juga

DPRD Desak Perda Pangan Segera Diterapkan, Kadis KP2 Mabar: Tujuh Draf Perbup Sedang Disusun

Catatan kritis lainnya menyasar sektor pertanian. Sewargading menilai ironis jika kebutuhan sayur dan buah di Manggarai Barat masih banyak dipasok dari luar daerah, sementara lebih dari 75 persen masyarakatnya bergerak di sektor pertanian.

Ia menegaskan perlunya peningkatan pendampingan pemerintah, tambahan alokasi anggaran, serta edukasi kepada petani agar mampu memenuhi standar kebutuhan pasar, termasuk hotel dan industri pariwisata.

“Intervensi anggaran, pendampingan melekat, serta edukasi standar pasar menjadi keharusan. Jangan sampai pariwisata maju, tetapi petani kita hanya menjadi penonton,” tandasnya.

Baca Juga

Anggota DPRD Mabar Minta Pemda Segera Terapkan Aturan Teknis Perda Pangan

Momentum HUT ke-23 ini, menurut DPRD, seharusnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga refleksi bersama: apakah pembangunan benar-benar sudah menyentuh seluruh lapisan masyarakat atau masih terpusat pada kawasan tertentu saja.

Editor : Yoseph Mario Antognoni