Getok Harga Rp16 Juta Cemari Citra Labuan Bajo, Astindo Sorot Tata Kelola Kuliner Kampung Ujung

LABUAN BAJO, iNewsFlores.id — Kasus dugaan “getok harga” di pusat kuliner Kampung Ujung, Labuan Bajo, kembali mencoreng wajah pariwisata premium Nusa Tenggara Timur. Kali ini, korbannya bukan wisatawan biasa, melainkan rombongan agen travel dari berbagai daerah yang tengah menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) ke-VI Asosiasi Travel Agen Indonesia (ASTINDO).

Peristiwa itu terjadi pada Senin malam, 27 Oktober 2025, ketika sekitar 20 orang anggota ASTINDO bersantap di salah satu restoran Kampung Ujung. Mereka kaget bukan main ketika tagihan mencapai Rp16 juta termasuk PPN 10 persen. Setelah protes dan meminta perhitungan ulang, total biaya akhirnya turun menjadi Rp11 juta.

Baca Juga

Isu Lingkungan Menjadi Catatan Penting Dalam Munas IV Astindo di Labuan Bajo

“Awalnya ditagih Rp16 juta berikut PPN. Setelah kami minta dihitung ulang dan ditimbang ulang, baru turun jadi Rp11 juta. Ini preseden yang sangat tidak baik bagi destinasi wisata sekelas Labuan Bajo,” ujar Ketua Umum ASTINDO, Pauline Suharno.

PPN Ditulis Tangan, Ke Mana Uangnya?

Pauline juga menyoroti nota pembayaran yang ditulis tangan tanpa sistem kasir resmi. Ia mempertanyakan ke mana PPN 10 persen itu disetorkan, dan apakah benar-benar masuk ke kas daerah.
“Ditulis tangan begitu, kita tidak tahu PPN-nya ke mana. Kami taat pajak, tapi pajak itu harus disetorkan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Pauline menilai harga yang dikenakan tidak wajar, apalagi bagi wisatawan domestik.
“Seharusnya harga seperti itu hanya untuk turis mancanegara. Kami ini wisatawan lokal, jangan diperlakukan sama,” katanya.

Ia juga menegaskan, jika kasus seperti ini menimpa wisatawan asing, dampaknya bisa fatal bagi reputasi pariwisata Labuan Bajo.
“Bayangkan kalau ini terjadi pada tamu yang dibawa travel agent, nanti malah dikira travel-nya yang ‘getok harga’. Itu bisa mencoreng profesionalisme teman-teman lokal,” ujarnya prihatin.

Pelayanan Amburadul, Manajemen Dinilai Buruk

Baca Juga

Deputi Nazieb Faizal: Tata Ruang Harus Dukung Kemandirian Pangan untuk Pariwisata Manggarai Barat

Tak hanya soal harga, pelayanan restoran juga disorot. Menurut Pauline, pengelolaan restoran di Kampung Ujung terkesan tidak profesional.
“Makanan datang tidak beraturan, minuman tidak keluar, pelayan bingung melayani rombongan. Padahal jumlah kami tidak sampai 30 orang,” ungkapnya.

Pauline menyarankan agar pedagang di pusat kuliner Kampung Ujung diberi pelatihan manajemen restoran dan transparansi harga. “Harus ada sistem pemesanan yang jelas, timbangan yang terbuka, dan harga diinformasikan sebelum makanan disajikan,” tambahnya.

Sorotan untuk Pemerintah Daerah

Senada dengan itu, Ketua Panitia Munas VI ASTINDO, Ignasius Suradin, menilai kasus ini menunjukkan lemahnya tata kelola sektor kuliner lokal.

“Tamu kami pernah jadi korban ‘getok harga’. Harga di sana sering lebih mahal dibanding restoran yang lebih baik pelayanannya,” ungkapnya.

Suradin juga menyoroti pengelolaan sampah dan limbah di kawasan Kampung Ujung yang disebutnya jorok dan tidak sesuai dengan label ‘pariwisata premium’ yang diusung pemerintah.

Baca Juga

Labuan Bajo Makin Premium! Pimpinan Travel Agent Se-Indonesia Bakal Nge-camp di Sini

Citra Labuan Bajo Taruhannya

Kasus ini menambah daftar panjang persoalan yang mencederai citra Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas. Pengelolaan kawasan kuliner yang semestinya menjadi etalase budaya dan keramahan lokal, justru berubah menjadi momok yang merusak kepercayaan wisatawan.

Jika tidak segera dibenahi, para pelaku pariwisata khawatir Labuan Bajo akan kehilangan kepercayaan wisatawan dan mitra industri perjalanan.

“Pariwisata tidak hanya soal pemandangan indah, tapi juga soal kejujuran, pelayanan, dan kenyamanan,” tutup Pauline Suharno tegas.

Editor : Yoseph Mario Antognoni