"Selain itu, terdapat 81 ribu keluarga di NTT yang belum memiliki akses jamban layak, sementara 157 ribu keluarga masih hidup tanpa jamban sama sekali. Tantangan lainnya adalah ketersediaan air minum yang layak, di mana 103 ribu keluarga belum memiliki akses yang memadai," timpalnya.
Dalam kesempatan ini, Menteri Wihaji juga menyampaikan perubahan nomenklatur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kini, badan tersebut telah bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), yang mencerminkan peran lebih luas dalam pembangunan keluarga dan kependudukan di Indonesia.
"Dengan adanya sinergi antara Kemendukbangga dan Pemerintah Provinsi NTT, diharapkan program kependudukan, ketenagakerjaan, serta kesejahteraan keluarga dapat lebih terintegrasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," tandasnya.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
