JAKARTA, iNewsFlores.id – Jagat hukum dan transportasi Tanah Air geger. Beredar surat panggilan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) terkait dugaan korupsi dalam perpanjangan konsesi pengelolaan ruas tol Cawang–Tanjung Priok–Ancol Timur–Jembatan Tiga/Pluit, Selasa (9/9/2025).
Salinan surat panggilan yang bersifat rahasia itu diketahui diterbitkan pada 29 Agustus 2025. Pihak CMNP diminta hadir ke Gedung Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis, 4 September 2025, pukul 09.00 WIB, dengan membawa dokumen penting terkait penyelidikan kasus tersebut.
Isu dugaan korupsi ini menyeruak lantaran konsesi tol yang semestinya berakhir pada 31 Maret 2025, justru diperpanjang hingga 31 Maret 2060. Kejanggalan semakin kentara karena perpanjangan selama 35 tahun itu diputuskan sejak 2020, jauh sebelum masa konsesi berakhir, tanpa proses evaluasi ataupun lelang.
“Perpanjangan ini cacat hukum dan berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah,” tegas pengamat transportasi sekaligus Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, Minggu (8/6/2025).
Menurutnya, perpanjangan itu jelas melanggar Pasal 78 ayat (2) dan (3) PP No. 23/2024, yang mewajibkan pengembalian jalan tol kepada negara setelah konsesi berakhir, serta evaluasi baru bisa dilakukan setahun sebelum masa kontrak usai.
Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam dua dekade terakhir disebut konsisten menemukan berbagai pelanggaran serius oleh PT CMNP.
Ketika dikonfirmasi terkait beredarnya surat panggilan tersebut, Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, memilih irit bicara.
“Saya belum tahu pastinya apakah ini laporan sudah masuk ke Kejagung atau belum,” ujarnya singkat melalui pesan singkat.
Kasus ini diperkirakan bakal menjadi salah satu sorotan besar publik, mengingat tol lingkar dalam kota merupakan jalur vital yang setiap hari dilintasi jutaan kendaraan di Jakarta.
Editor : Yoseph Mario Antognoni
Artikel Terkait
