JAKARTA, iNewsFlores.id — Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong Kejaksaan Agung untuk mempertimbangkan pengambilalihan penanganan perkara pembangunan 2.100 rumah bagi warga eks pejuang Timor Timur di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini dinilai dapat membantu percepatan proses penyelidikan yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi NTT.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyampaikan bahwa kepastian hukum amat penting dalam menyikapi proyek senilai sekitar Rp400 miliar tersebut. Penanganan oleh Kejaksaan Agung diharapkan dapat menjaga kelancaran dan efektivitas proses penyidikan, sekaligus memberikan kejelasan bagi semua pihak yang namanya sempat masuk dalam proses pendalaman, termasuk pejabat terkait.
"Langkah ini bertujuan untuk memastikan perkara dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian hukum yang jelas bagi seluruh pihak terkait," ujar Boyamin.
Boyamin berharap pendalaman dapat dilakukan secara menyeluruh termasuk pejabat terkait dengan objektif demi memperjelas duduk perkara.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
