Kementerian PUPR Diminta Evaluasi BP2JK NTT Terkait Proyek Nasional Bermasalah di Mabar

Labuan Bajo, iNewsFlores.id- Tokoh muda Kabupaten Manggarai Barat, Yosef Sampurna Nggarang meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI untuk mengevaluasi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi NTT terkait banyaknya proyek bermasalah di kabupaten Manggarai Barat.

Ia menilai,hulu  problem dari beberapa proyek nasional yang bermasalah di Kabupaten Manggarai Barat itu mulai dari BP2JK kemudian imbasnya ke Balai Fisik yang menjadi pelaksana.

Baca Juga

Aneh, Warga Protes Kualitas Buruk Pengerjan Jalan di NTT, Kades Waning Malah Bela Kontraktor

"Hulu problemnya itu mulai dari Balai Pelelangan yang kemudian imbasnya di Balai Fisik. Dan yang menjadi contohnya sekarang itu adalah proyek irigasi yang ada di Lembor, Lembor Selatan yang sekarang  menjadi sorotan publik  dan irigasi Wae Dongkong yang hingga saat ini tidak dilanjutkan, kemudian proyek jalan yang diributkan oleh masyarakat Waning karena kualitas, sehingga saya meminta kepada Kementerian PUPR untuk mengevaluasi BP2JK NTT ini," ungkap Yos saat ditemui awak media di Labuan Bajo, Kamis (25/1/204).

Yos Nggarang menyebut untuk yang dikatakan success story proyek nasional di NTT itu sangat sedikit dan banyak yang gagal, misalnya proyek irigasi. Ia menjelaskan irigasi itu terkait dengan pangan,urusan perut. Mestinya dalam soal kebijakan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksana dilapangan,proyek itu harus matang hingga tuntas dan berkualitas.

"Untuk success story  proyek disini itu sangat sedikit, banyak yang gagal. Dari 29 proyek IDJ,hanya 8 yang selesai. Di Manggarai Barat saya mencatat hanya 1 yang tuntas,tepat waktu dan berkualitas. Lainnya belum tuntas dan bisa dibilang gagal, misalnya proyek irigasi. Dan irigasi itu terkait pangan jadi mestinya itu kebijakannya mulai dari perencanaan,pelaksanaan itu harus matang," ucapnya.

Ia juga mengatakan rata-rata proyek yang tidak selesai itu kontraktor pelaksananya dari luar semua. Ia juga meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini kementerian PUPR dan Balai itu harus belajar dari kegagalan ini.

"Rata-rata proyek yang tidak selesai itu kontraktor pelaksananya dari luar semua dan ini yang saya minta ke pemerintah pusat dalam hal ini kementerian PUPR dan Balai itu harus belajar dari kegagalan-kegagalan ini semua," ucapnya.

"Di Provinsi NTT lebih khususnya Manggarai Raya sebenarnya banyak kontraktor yang sudah mampu secara modal, fasilitas peralatan, Sumber Daya Manusia,Manajemen, itu sudah mampu semuanya tetapi yang terjadi sekarang ini yang menang tender perusahaan datang dari luar semua. Dan dalam penawarannya,mereka menawarkan sangat rendah sampai 15%,otomatis mereka pemenang,namun mereka ini kurang paham lokasi setempat,sumber material. Apa yang terjadi gagal semuanya," lanjutnya.

Terkait beberapa proyek irigasi yang bermasalah, Yos menyebut kalau awalnya berorientasi pembangunan, maka pengerjaan itu selesasi. Tetapi karena orientasi proyek maka yang terjadi itu selalu bermasalah dan yang dirugikan tentunya masyarakat kecil.
 
"Terkait irigasi itu, sudah berapa kali saya bicara dan ingatkan dari dulu, ini kalau tujuannya pembangunan berarti memang  proyeknya selesasi, tetapi karena tujuannya orientasi proyek apa yang terjadi, pihak balai atau Kementerian PUPR sekadar menganggarkan nilai proyek itu turun. Selesai atau tidak itu tidak menjadi soal bagi mereka dan pada akhirnya yang rugi itu rakyat," ungkapnya.

"Misalnya di Lembor, itukan menjadi lumbung pangan Padi untuk NTT dan kegagalan itu juga menambah soal dan menambah bencana saat bumi dilanda krisis iklim elnino. Padahal tujuan dari pembangunan proyek itu untuk menunjang sektor pertanian,yang  tadinya nisa membawa harapan menjadi angan-angan semata," ungkapnya lagi.

Ia menegaskan solusi dari persoalan ini semua bahwa Kementrian PUPR atau Balai harus mengubah cara pandang dan selektif dalam menentukan kontraktor pelaksana dalam pengerjaan proyek nasional dalam suatu daerah. Ia lebih menekan agar Pengerjaan proyek tersebut harus dipercayakan kepada kontraktor lokal karena mereka lebih paham dengan kondisi wilayah dan juga masyarakatnya.

"Jadi  solusi dari ini semua bahwa PUPR atau Balai harus mengubah cara pandang mereka terkait siapa yang mengerjakan dan harus dipercayakan kepada kontraktor lokal karena mereka lebih paham wilayah disitu  kemudian situasi masyarakatnya dan mereka terikat dengan masyarakatnya,sedangkan kalau kontraktor dari luar itu mereka tidak terikat dengan wilayah disitu kalaupun mereka terikat itu dengan aparat apabila proyek yang mereka kerjakan itu bermasalah dan  diproses secara hukum, tetapi yang rugi itu rakyat, juga Balai jangan abaikan peran Pemda setempat,perlu koordinasi" pungkasnya.

Editor : Yoseph Mario Antognoni