Labuan Bajo, iNewsFlores.id - Keputusan Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan melantik 4 (empat) kepala desa yang masih bersengketa menuai penolakan dari sekelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai Forum Demokrasi Mabar (Fordem).
Massa melakukan aksi demonstrasi langsung di depan kantor DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Rabu (28/12/2022).
Dalam tuntutannya, massa aksi meminta kepada Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi untuk membatalkan jadwal pelantikan terhadap 4 (empat) kepala desa yang masih bersengketa di PTUN Kupang.
"Hentikan Pelantikan terhadap kepala desa yang masih bersengketa, tunggu keputusan final dari PTUN," ungkap Ladisius Jeharum yang merupakan salah seorang massa aksi tersebut.
Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua Forum Demokrasi Mabar, Lorens Logam. Ia menilai Pemerintah Daerah Mabar telah gagal dalam mengimplementasikan nilai demokrasi
"Pemilihan kepala desa 23 September 2022 lalu, merupakan bukti bahwa Pemerintah daerah Manggarai Barat belum siap menggelar demokrasi," ungkapnya.
Ia juga mengatakan, pemerintah daerah mengambil keputusan untuk melantik kepala desa yang masih bersengketa hanya berdasarkan kesepakatan, sementara diketahui persoalan Pilkades tersebut masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang.
"Proses hukum sengketa 4 kepala desa masih bergulir di PTUN Kupang tetapi pemerintah daerah masih ngotot untuk tetap melantik kepala desa yang perkaranya sudah ditangani pihak pengadilan", katanya.
Dalam menyampaikan orasinya, Lorens Logam menilai lembaga DPRD Manggarai Barat tidak layak dihormati karena menjadi tempat berkumpulnya oknum-oknum yang tidak bisa menyelesaikan masalah demokrasi tetapi hanya sibuk dengan urusan proyek.
"Lembaga terhormat menjadi tempat kumpulan para penjahat yang meruntuhkan nilai demokrasi di Mabar, tidak layak dihormati karena hanya urus uang proyek dibalik sidang Paripurna", ujarnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat Darius Angkur saat menemui massa aksi mengatakan DPRD kabupaten Manggarai Barat tetap menghargai demokrasi.
Untuk itu kata dia, segala tuntutan dari massa aksi, DPRD Kabupaten Manggarai Barat akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah.
"Semua tuntutan dari massa aksi tentunya kami terima, dan sifatnya kami disini bukan sebagai pengambil keputusan terhadap kebijakan itu, dan nantikan kami akan memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat," ungkapnya.
Editor : Yoseph Mario Antognoni
Artikel Terkait
