Flores Timur, iNewsFlores.id – Dana Bantuan Tak Terduga (BTT) senilai Rp6,6 miliar tersedia di kas Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Namun, di tengah ketersediaan anggaran tersebut, penanganan banjir yang berulang di hunian sementara (huntara) penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Desa Konga, Kecamatan Titehena, justru terhenti pada solusi darurat yang tak kunjung permanen.
Banjir kembali merendam empat kopel huntara pada Sabtu, 31 Januari 2026. Sebanyak 22 kepala keluarga, termasuk balita, terpaksa mengungsi karena bangunan hunian tidak lagi layak ditempati. Peristiwa ini memperpanjang deret kerentanan warga yang sejak awal menghuni kawasan yang dirancang hanya sebagai tempat tinggal sementara.
Ironisnya, banjir tersebut bukan kejadian pertama. Lokasi huntara yang berada di lahan miring membuat kawasan itu rentan tergenang setiap kali hujan deras turun. Kondisi geografis yang sejak awal menyimpan risiko kini menjadi ancaman nyata, seiring lamanya waktu hunian sementara digunakan oleh para penyintas.
Sorotan publik pun mengarah pada keberadaan dana BTT Rp6,6 miliar yang dinilai belum dimaksimalkan untuk melindungi keselamatan warga. Pemerintah daerah mengakui anggaran tersedia, namun terkendala ketentuan regulasi yang melarang pembangunan permanen di lokasi huntara.
Wakil Bupati Flores Timur, Ignasius Uran, menyatakan pemerintah hanya dapat melakukan penanganan darurat berupa pembangunan saluran pengendali banjir sementara. Upaya tersebut, menurutnya, tidak bisa ditingkatkan menjadi solusi jangka panjang.
“Tidak bisa permanen karena dilarang oleh aturan,” ujar Ignasius, Senin (2/2/2026).
Ia menegaskan, persoalan yang dihadapi pemerintah bukan soal ketiadaan anggaran, melainkan keterikatan pada prosedur birokrasi yang ketat. Bahkan dalam situasi bencana, seluruh tahapan normatif tetap harus dijalankan.
“Alokasi anggaran sangat memadai. Hanya secara teknis, meski bencana, seluruh prosedur normatif harus diikuti secara rigoristik,” tulis Ignasius dalam Grup WhatsApp Suara Flotim.
Kondisi ini, lanjut Ignasius, menempatkan pemerintah pada posisi dilematis antara dorongan kemanusiaan dan kewajiban administratif. Pembangunan permanen di lokasi huntara tidak diperbolehkan, meskipun ancaman terhadap keselamatan warga terus berlangsung.
Nada serupa disampaikan Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen. Ia mengakui adanya ancaman nyata di kawasan huntara, namun menegaskan langkah pemerintah dibatasi oleh regulasi yang berlaku.
“Ada ancaman sangat nyata, tapi ada aturan yang membuat kita tidak bisa mengambil langkah terlalu cepat,” katanya.
Antonius memastikan dana BTT Rp6,6 miliar memang tersedia, namun tidak dapat digunakan untuk pembangunan permanen di lokasi hunian sementara. Sebelumnya, pemerintah sempat merencanakan perbaikan fisik huntara dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp400 juta. Namun, rencana itu dinilai belum menyentuh akar persoalan kerentanan banjir musiman.
Dari sisi legislatif, anggota DPRD Flores Timur, Yosep Sani Betan, mengungkapkan bahwa BTT tahun 2025 berstatus sebagai perkiraan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dengan nilai sekitar Rp6,6 miliar. Sementara dalam APBD 2026, pemerintah daerah telah mengalokasikan BTT sebesar Rp2,9 miliar.
“Nanti oleh pemerintah dimanfaatkan untuk kepentingan di huntara, sesuai peruntukan, mekanisme, dan tahapan yang diatur dalam regulasi,” ujarnya.
Yosep menambahkan, DPRD terus mendorong pemerintah daerah agar lebih cepat dan berpihak pada keselamatan warga dalam merespons persoalan di huntara. Namun, ia menegaskan eksekusi kebijakan tetap berada di tangan pemerintah daerah, dengan segala konsekuensi kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Di tengah ketersediaan anggaran dan keterbatasan regulasi, penyintas erupsi Lewotobi Laki-laki di Huntara Konga masih harus bertahan dalam ketidakpastian—menunggu solusi yang belum bisa dibangun secara permanen.
Editor : Yoseph Mario Antognoni
Artikel Terkait
