Labuan Bajo, iNewsFlores.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) dinilai tidak peduli terhadap kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Barat terkait kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang memberatkan masyarakat.
Kenaikan NJOP yang melambung tinggi tersebut berlaku di tujuh (7) desa, dan kelurahan se-Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
Hal itu disampaikan oleh Hasanuddin, ketua Komite Nasional Pemuda (KNPI) Kabupaten Manggarai Barat.
Kata dia, sebagai lembaga terhormat sekelas DPRD, sebagaimana sudah dimandatkan oleh rakyat seharusnya wajib menjalankan perannya secara maksimal.
"Bahkan lembaga sehebat DPRD sebenarnya punya hak kekebalan sendiri, semacam "Hak Angket" itu sewaktu - waktu bisa dilakukan apabila melihat kebijakan pemerintahan terlihat sadis yange mengkebiri hak - hak rakyat," ungkap Hasan kepada media ini, Kamis (5/11/2023)..
Ia juga menilai hak rakyat benar-benar dikebiri melalui keputusan bupati nomor 269 terhadap naiknya NJOP tanah di Mabar yang tidak mendapat respon dari lembaga DPRD Mabar.
"Acuh tak acuh seolah-olah apa kata pemerintah Mabar DPRD setuju - setuju saja walaupun kebijakkan itu terkesan anarkis sangat merugikan rakyatnya," ungkapnya.
Hasan mengatakan, KNPI kabupaten Manggarai Barat sudah beberapa kali melakukan RDP dan mengkritisi keputusan kebijakan NJOP dan saat melakukan RDP pada tanggal 28 November 2022 lalu, saat itu ketua DPRD kabupaten Manggarai Barat berjanji akan melakukan rapat lintas komisi namun sampai sekarang belum ada kejelasan.
"Itu pertanda DPRD Mabar sama dengan katakan setuju, apa kata Pemerintah saat ini. NJOP tanah naik kata pemerintah, dan DPRD Mabar pun setuju-setuju saja. Soal rakyat menjerit itu bukan urusan Kami. Urus saja nasibmu rakyat Mabar sementara nasib kami sudah diurus negara ini di atas kemewahan yang bergelimpangan," pungkasnya.
"Sangat ironi memang, Pergerakkan KNPI Mabar melawan kebijakkan pemerintah terhadap naiknya NJOP tanah di Mabar, sebagaimana RDP terakhir perbulan November digedung terhormat itu dimana ketua DPRD menyampaikan utk melakukan RDP lintas Komisi bersama pemerintah terkait NJOP karena adanya desakan dari KNPI untuk mencabut perbup 269 tersebut, dihadapan dua org wakil ketua DPRD Mabar dan belasan anggota Dewan yang hadir pada RDP saat itu bagi Kami yang hadir ternyata hanya mendapat PHP dari DPRD Mabar, statemenya tidak berujung, hanya sekedar memuaskan nafsu kami yang hadir kerena libido mereka menginginkan itu. Sekedar saja "Kami terima anda datang Kami pun senang ketika anda pulang. Negeri yang congkak menertawakan penderitaan rakyat. Apa lagi yang mau diharapkan setelah ini," lanjutnya.
Ia juga menambahkan, pemerintah dan DPRD Mabar saat ini duduk manis sebangku menyantap NJOP tanah naik melampau kewenangan aturan, dari mulut pemerintah naik melalui keputusannya sedangkan DPRD Mabar setuju, karena tugas mereka hanya katakan setuju.
" Yang jelas KNPI Mabar tidak berakhir tandas dalam keputusasaan saat ini, bisa jadi DPRD Mabar setuju akan NJOP tanah di Mabar naik tinggi, tapi bagi KNPI Mabar tetap katakan tidak, sekali lagi katakan tidak dan kita akan melakukan perlawanan sampai Keputusan Bupati nomor 269 benar-benar dicabut dan diperbaiki dari awal tentang keputusannya dimana harus melindungi kepentingan rakyat Mabar menjadi harga yang tidak bisa ditawar-tawar," pungkasnya.
Editor : Yoseph Mario Antognoni
Artikel Terkait
