Warga Labuan Bajo Tanda Tangani Petisi Larangan Parkir: “Kami Tidak Ingin Kehilangan Pekerjaan"

Labuan Bajo, iNewsFlores.id – Ratusan warga Labuan Bajo menandatangani petisi menolak kebijakan larangan parkir di sepanjang Jalan Soekarno Hatta, jantung aktivitas wisata dan ekonomi Manggarai Barat. Mereka bukan hanya pelaku usaha dan pekerja harian, tapi juga pemilik toko, karyawan hotel, hingga pelaku UMKM yang kini terancam kehilangan mata pencaharian.

Petisi ini lahir setelah mediasi warga dengan Dinas Perhubungan Manggarai Barat menemui jalan buntu. Dalam surat protes yang kini tengah beredar luas, warga menyampaikan kekhawatiran akan dampak sosial dan ekonomi akibat hilangnya akses parkir di kawasan strategis tersebut.

Baca Juga

Turis Asing Keluhkan Parkir di Labuan Bajo: “Tempatnya Indah, Tapi Sangat Panas dan Parkir Sulit"

“Omzet kami anjlok. Jalan ini dulu hidup, sekarang mati suri. Kalau terus seperti ini, tinggal tunggu waktu sampai kami kehilangan pekerjaan,” ungkap seorang manajer restoran yang enggan disebutkan namanya.

Warga juga mengeluhkan menurunnya jumlah pengunjung. Aktivitas jual beli menurun drastis karena calon pembeli kesulitan mencari tempat parkir. Beberapa toko bahkan mulai merumahkan pegawai karena tidak mampu menutup biaya operasional harian.

Kondisi ini tak hanya memukul ekonomi warga, tapi juga mengancam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Manggarai Barat. Perwakilan Kadin setempat mengingatkan bahwa efek domino dari kebijakan ini bisa menjalar ke sektor pariwisata secara keseluruhan.

“Jika dibiarkan, ini bisa melumpuhkan denyut ekonomi lokal. Bukan hanya usaha kecil yang kolaps, tapi juga pariwisata nasional yang selama ini menjadi andalan Labuan Bajo,” tegas perwakilan Kadin.

Petisi ini menjadi simbol jeritan kolektif warga yang merasa dipinggirkan dalam proses pengambilan kebijakan publik. Mereka berharap pemerintah membuka ruang dialog, dan menghadirkan solusi yang mempertimbangkan bukan hanya aspek lalu lintas, tapi juga keberlangsungan ekonomi masyarakat.

"Kami bukan menolak aturan, kami hanya minta kebijakan yang adil. Jangan sampai kota wisata ini kehilangan nyawanya karena keputusan yang tak berpihak,” pungkas seorang pemilik UMKM di kawasan itu.

Editor : Yoseph Mario Antognoni