Flores Timur, iNewsFlores.id -Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah menghadapi tantangan dalam penyediaan lahan untuk hunian tetap ribuan penyintas bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.
Proses panjang ini memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat, terutama terkait pemilihan lokasi relokasi yang hingga kini belum sepenuhnya rampung.
Beberapa lokasi yang sebelumnya diusulkan, seperti Wuko Lewoloroh, Kojarobek, Noboleto, dan Hokeng Maran, menghadapi berbagai dinamika kompleks. Mulai dari isu penolakan oleh warga hingga persoalan status kepemilikan lahan secara komunal.
Informasi terbaru menyebutkan bahwa tiga lokasi, yaitu Waidoko, Bunga Wolo, dan Noboleto. Dari ketiganya, baru satu lokasi yang dipastikan memenuhi syarat, sementara dua lainnya masih dalam tahap penjajakan lebih lanjut.
Pemerintah Kabupaten Flores Timur dikabarkan sedang menjalin dialog intensif dengan para pemilik lahan, khususnya yang memiliki hak atas tanah secara komunal untuk mencapai kesepakatan.
Penjabat Bupati Flores Timur, Sulastri H.I Rasyid, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/12/2024) mengungkapkan bahwa dari tiga lokasi yang direncanakan, baru satu lokasi yang dipastikan siap untuk dibangun.
"Yang sudah fix itu Noboleto. Dua lokasi lainnya, Waidoko dan Bungawolo, masih dalam tahap penjajakan dan fix lokasi. Fix di sini artinya lokasi harus clear and clean dan sesuai kajian teknis. Kajian harus terpenuhi baru bisa dibangun," jelas Sulastri.
Sulastri menambahkan bahwa di Noboleto, Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 12,47 hektar. Lokasi ini rencananya akan dibangun sebanyak 940 unit rumah lengkap dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Noboleto berada di wilayah Kecamatan Wulanggitang, yang relatif aman dari potensi bahaya erupsi.
"Kita siapkan Noboleto sebanyak 12,47 hektar. Lokasinya di daerah sana (Wulanggitang)," ungkap Sulastri.
Sementara itu, ribuan warga penyintas yang kini tinggal di pengungsian masih menunggu kepastian dari pemerintah. Mereka berharap proses penyediaan lahan dapat segera selesai sehingga pembangunan hunian tetap dapat dimulai.
“Kami hanya berharap ada kepastian dari pemerintah. Semoga urusan ini berjalan lancar,” ungkap Alexander.
Editor : Yoseph Mario Antognoni
Artikel Terkait